PENERIMAAN MINIM, AMIL ZAKAT DIMINTA BERBENAH



Sesuai laporan Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lamongan Muhammad AMinul Wahib, sampai akhir Juli 2009 BAZ sudah menghimpun dana mencapai Rp 198.871.117. Dana tersebut termasuk diantaranya berasal dari kepala keluarga muslim yang mampu sebesar Rp 65.394.824 dan dari infaq/shodaqoh para PNS maupun karyawan Pemkab Lamongan sebesar Rp 29.980.591.

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja daerah atau Rakerda BAZ Lamongan di Pendopo Lokatantra setempat, Kamis (20/8). Minimnya dana yang berhasil dihimpun oleh BAZ Lamongan itu mendapat kritikan Bupati Lamongan, Masfuk. “Jujur saja saya malu kalau hasilnya segitu. Padahal penduduk Lamongan 99 persen beragama Islam, “ ujar dia.

Menurutnya, berarti ada sistem yang harus dibenahi dalam BAZ. “Masalah zakat adalah masalah trust (kepercayaan). Selain pengelolaannya harus transparan, penyalurannya harus produktif bukan konsumtif. Jangan seperti selama ini yang hanya berupa santunan kepada tukang becak menjelang lebaran (Idul Fitri). Padahal zakat ini bisa menjadi satu kekuatan umat islam untuk mengentas mereka yang fakir dan miskin, “ kata dia.

Dilanjutkannya, jika pengelolaan zakat dilakukan dengan professional, transparan dan setiap saat masyarakat bisa mengetahui bagaimana dananya dikelola, masyarakat pasti tidak akan ragu menyalurkan dananya melalui BAZ. Data tersebut bisa ditampilkan di website yang setiap saat bisa diakses masyarakat.

“Konsep ini tolong dimatangkan, Rakerda tidak perlu rumit-rumit, biar tidak malu menjadi mulim dan muslimat. Sementara di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saya juga minta agar diotimalkan potensi zakat maupun infaqnya. Kalau bisa setiap bulan ada laporan di masing-masing SKPD berapa zakat yang terkumpul dan disalurkan, “ tutur dia.

Di kesempatan itu Masfuk juga sampaikan intruksinya kepada para camat yang hadir. Dia perintahkan agar mendekati dan selama bulan suci Ramadhan jangan sampai ada yang menjual minuman keras (miras) dan tindakan asusila seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayahnya. “Masing-masing camat harus bisa memastikan wilayahnya bebas dari miras dan PSK. Ini (Ramadhan) adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu setiap muslim, tidak ada toleransi untuk miras dan tindakan asusila, “ tegas dia. (arf, Humas Pemkab Lamongan)

0 comments:

Post a Comment