TUNTUT THR, BURUH BLOKIR JALAN



Ratusan buruh pabrik pengolahan kayu PT Redtroindo Nusantara, di Gresik Jawa Timur, siang ini (09/09/2009) menggelar aksi mogok kerja dengan memblokir pintu masuk perusahaan. Mereka menuntut pencairan tunjangan hari raya, THR. Buruh mengancam akan melakukan aksinya dengan mendatangi Kantor DPRD dan kantor Disnaker setempat, jika aspirasinya tidak dihiraukan manajemen perusahan.

Aksi unjuk rasa ini, dilakukan sebanyak 875 buruh pabrik pengolahan kayu ekspor, PT Redtroindo Nusantara, di jalan Veteran Utama, Kecamatan Kebomas, Gresik, dengan memblokir pintu masuk perusahaan, menggunakan ratusan kandaraan bermotor.

Akibat aksi unjuk rasa ini, aktivitas produksi lumpuh total, karena seluruh karyawan melakukan mogok kerja, dengan menggelar aksi duduk-duduk, di halaman perusahaan. bahkan, sejumlah kendaraan yang akan keluar masuk pabrik, tertahan.

Dalam aksinya, mereka memprotes kebijakan manajemen perusahaan yang hanya bersedia membayar THR sebesar upah satu bulan gaji pokok.

Sebaliknya, buruh menuntut pembayaran THR sesuai masa kerjanya, dengan rincian mereka yang bekerja selama 1 sampai 4 tahun, mendapatkan upah gaji pokok ditambah 25 persen. masa kerja 4 sampai 6 tahun mendapatkan gaji pokok ditambah 50 persen. dan masa kerja 6 sampai 8 tahun mendapatkan gaji pokok ditambah 75 persen. dan mereka yang masa kerjanya lebih dari 8 tahun mendapatkan upah gaji pokok ditambah 100 persen. “Tuntutan kita tersebut adalah harga mati” Ujar Wahyu Ernawati, pimpinan buruh.

Wahyu menambahkan, para buruh kecewa dengan sikap manajemen perusahaan yang harus di demo terlebih dahulu untuk membayar THR sesuai peraturan ketenaga kerjaan. “Masak, untuk memenuhi tuntutannya para buruh harus berunjuk rasa”. Tambah Wahyu.

Para buruh berencana, akan terus berunjuk rasa, hingga pihak perusahaan bersedia mengabulkan tuntutannya. Jika tidak, buruh akan mengadukan persoalannya ke dprd dan disnaker setempat.

Pihak majamenen perusahaan hingga kini belum bersedia dikonfirmasi, terkait aksi tuntutan buruh, karena menunggu kebijakan manajemen pusat di jakarta.

0 comments:

Post a Comment